Jawapes.co.id SAMPANG - Adanya dugaan fiktif proyek Pokmas Jatim yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berlokasi di Kampung...
Jawapes.co.id SAMPANG - Adanya dugaan fiktif proyek Pokmas Jatim yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berlokasi di Kampung Bejik, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang disikapi Lembaga Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia Divisi Jawapes Coruption Wacth (JCW) dengan melayangkan somasinya melalui Yayasan Grahadi Brawijaya selaku kuasa hukum.
Kepala Divisi JCW, Candra Soehartawan, SH membenarkan adanya somasi tersebut.
"Iya, dugaannya fiktif, untuk memastikannya kami melakukan somasi," kata Candra, selasa (6/3/2018).Indikasi Korupsi Proyek hibah yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Timur ini melibatkan H. Marnilem selaku camat Jrenggik dimana saat itu menjadi Ketua Pokmas, tutur Candra.
"Usai somasi dikirim, H. Marnilem melakukan upaya pendekatan kepada Saudara Rifai selaku Koordinator Investigasi agar merapat kerumahnya namun hal tersebut ditolak sehingga diduga membuatnya kesal.
Terlebih permasalahan itu ditulis dimedia online jawapes.co.id oleh Rifai dengan Judul 'Camat Jrenggik Disaat Menjadi Ketua Pokmas Diduga Fiktifkan Proyek Pokmas Jatim' beberapa waktu lalu, memancing emosinya dan melaporkan Rifai ke Polres Sampang," ungkap Candra.
Dalam keterangannya Rifai dihubungi via telp oleh Marnilem.
" Begini kawan marilah kita kebejik (rumah red) bicara darat dengan saya, kamu langsung pulang tadi saya masih ada tamu, biar tau persis apa yang saya kerjakan, masak kamu begitu kesaya apa kamu tega Kawan," jelasnya
Tapi saya tidak menanggapi dan saya arahkan ke Surabaya agar menemui pimpinan yang telah melakukan somasi, indikasi dari sanalah Marnilem kecewa dan melakukan Laporan kepolres Sampang, imbuh Rifai.
Sementara itu Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman, melalui Kasat Reskrim AKP Hery Kusnanto, membenarkan adanya laporan Marnilem terkait namanya dicatut dalam pemberitaan media Jawapes.
“Dalam waktu dekat kita akan segera memanggil terlapor karena memberitakan sesuatu hal yang tidak benar dan membuat perbuatan tidak menyenangkan di media online, laporan ini adanya tindak pidana berhubungan dengan UU ITE,” kata Hery.
Disisi lain Marnilem mengaku dirugikan atas pemberitaan tentang dirinya.
“Saya merasa dirugikan dan akan menempuh jalur hukum, apalagi berita itu sepihak tanpa ada konfirmasi," kesal Marnilem didampingi kuasa hukum Arman Saputra.
Ditambahkan Arman, pihaknya melaporkan terlapor dengan pasal 45 UU ITE jo pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah. Selain itu juga ke Dewan Pers sesuai UU Nomor 40 tentang Pers.
Menanggapi pelaporan tersebut, Ketua Yayasan Grahadi Brawijaya, Sugeng Nugroho SH selaku kuasa hukum Media Jawapes angkat suara.
"Berdasarkan data yang kami himpun berupa rekaman video dan foto serta nara sumber yang diperoleh Tim Investigasi Jawapes benar adanya proyek fiktif dan Rifai sebagai jurnalis hanya menulis apa yang disampaikan oleh nara sumbernya," papar Sugeng.
Segala permasalahan berkaitan pemberitaan pers, menggunakan UU Pers. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers), jelas Sugeng. (Red)
