Jawapes.Com, Sampang — Lagi-lagi kinerja oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang menjadi perbincangan masyarakat luas terkait ...
Jawapes.Com, Sampang — Lagi-lagi kinerja oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang menjadi perbincangan masyarakat luas terkait pungutan liar (pungli) biaya parkir di acara pasar rakyat yang bertajuk Sapolo Areh dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sampang ke 396 tahun 2019 di lapangan Wijaya Kusuma.
Padahal, retribusi parkir telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 26 tahun 2019 tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan. Kendati demikian, aturan tersebut hingga saat ini, tidak diimplementasikan secara sungguh-sungguh seperti apa yang sudah di sampaikan oleh pihak Dishub melalui sosialisasi dalam berbagai kesempatan yang sudah menghabiskan anggaran ratusan juta.
Kejadian tersebut dikeluhkan oleh Faruq, warga Kecamatan Camplong, saat dirinya menghadiri acara malam puncak Sampang Sapolo Areh (SSA). Rabu (13/11/2019).
"Padahal, saat saya bayar pajak motor beberapa bulan lalu sudah dikenakan biaya retribusi parkir berlangganan. Tapi, sekarang kok masih dipungut biaya parkir lagi sebesar Rp 3000. Kinerja Dishub ini seperti pasukan Bodrex saja, bikin aturan dan dibiarkan begitu saja dilanggar," kesalnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, Aji Waluyo menuding jika sikap oknum jukir nakal tersebut, diduga kuat lantaran mendapatkan bekingan dari pihak oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat.
"Justru itu, nampaknya ada oknum TNI yang membekingi pungutan tersebut. Makanya, saya kemarin hubungi Dandim 0828 Sampang untuk minta dengan hormat agar tidak melakukan pungutan parkir di sepanjang Jalan Wijaya Kusuma. Tapi, kalau di dalam halaman asrama Kodim yang lama tidak apa-apa," kilahnya.
Sementara itu, Achmad Rifa'i selaku Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lasbandra menyesalkan adanya sejumlah praktik pungutan liar yang disinyalir merugikan masyarakat sekitar, utamanya para pengendara yang berstiker parkir berlangganan.
Dirinya juga menyarankan, jika tata kelola parkir harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, pendapatan bersumber pungutan liar (pungli), disinyalir berdampak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mendapat pemasukan yang signifikan.
"Jika seperti ini, Dishub bisa mempermalukan pemimpin daerah. Tidak usah mencari kambing hitam lah, Bagaimana tidak?, aturan parkir harus menggunakan perbub, tapi para jukir masih bebas melakukan penarikan uang semaunya sendiri," bebernya dengan nada kesal.
Rifa'i berharap, agar Kepala Daerah mengadakan penertiban tata kelola parkir sesuai dengan peraturan yang telah dibakukan, yakni Perbup nomor 26 tahun 2019.
"Memalukan, mereka menggunakan rompi dishub dengan karcis palsu yang di foto copy. Kalau memang sudah tidak becus melaksanakan poksinya, seharusnya dinas terkait merasa malu jangan tuding sana sini dong," pungkasnya. (Tim/red )
