Sampang, Jawa pes.co.id - Kegiatan talk show dan diskusi publik dengan mengambil tema " meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata ...
Sampang, Jawa pes.co.id - Kegiatan talk show dan diskusi publik dengan mengambil tema " meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau menuju sampang sehat " dan sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2016 digelar oleh Karang Taruna (Katar) Kabupaten Sampang dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Sampang.
Acara tersebut digelar di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Sampang dan dihadiri oleh Bupati Sampang A. Fannan Hasib beserta isteri, Kepala Dinas Kesehatan Sampang dr. Firman Pria Abadi, MM, Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Sampang, Endah Purwandari, Direktur utama Rumah Sakit Umum Daerah Sampang dr.Titin, berbagai Organisasi masyarakat (ormas), beserta tokoh masyarakat Sampang.
Dalam acara tersebut, Dirut RSUD Sampang dr. Titin menyampaikan bahwa selama kurang lebih 3 tahun dirinya memimpin RSUD Sampang menyatakan bahwa Instansinya telah berupaya untuk memberikan pelayanan secara baik, maksimal, dan profesional kepada setiap pasien.
Berbagai keluhan dari pasien terkait pelayanan dan penyediaan obat-obatan disinyalir karena kurang pahamnya masyarakat akan informasi.
" Adanya keluhan dari Pasien terkait obat obatan dan Pelayanan, itu semata-mata karena kurang Pahamnya masyarakat itu sendiri.
Karena memang obat obatan yang disediakan pihak rumah sakit untuk pasien miskin memang terbatas.
Terkait pasien membeli obat di luar rumah sakit itu karena Pasien malas menganteri " ungkapnya.
Ketika disinggung tentang adanya para calo kamar, dirinya dengan tegas membantah tudingan tersebut.
" Masalah calo kamar itu tidak benar " kilahnya.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Dirut RSUD Sampang, Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Sampang, Endah Purwandari mengatakan bahwa minimnya informasi dan banyaknya masyarakat yang buta huruf menyebabkan sulitnya pemahaman terhadap program dari BPJS dan seakan-akan masyarakat merasa dipersulit dalam pengurusan BPJS.
" Masyarakat yang merasa di persulit itu karena ketidak pahamannya sendiri. Apa itu kartu kesehatan ? dan bagaimana cara menggunakannya ? serta kelengkapan tambahan persyaratan untuk pasien miskin juga jadi kendala selama ini. Karena masyarakat banyak yang buta huruf dan minimnya informasi " jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat ( Lasbandra) dan Koordinator Wilayah (Korwil) media Jawa pes Group, Rifai yang turut hadir dalam acara Talk Show tersebut mengatakan bahwa tidak
ada tanggapan yang serius dari instansi terkait yang hadir. Termasuk dari pihak BPJS Sampang, RSUD Sampang, Dinkes Sampang, dan juga Bupati sampang. Padahal semua itu sudah di luar ketentuan dan aturan yang ada.
Rifai menilai bahwa semua yang di sampaikan oleh Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Sampang dan Dirut RSUD Sampang tersebut adalah merupakan sistem, sesuai aturan yang berlaku.
" Dari aceh sampai ke papua, itu sama. Akan tetapi, fakta yang ada di Lapangan tidak demikian adanya. Semisal, mata pasien yang mau di congkel, calo kamar, pungutan bagi pasien miskin pengguna jaminan kesehatan. Dan semua itu, sudah di jabarkan dengan jelas. Mulai dari rekaman video maupun bukti-bukti otentik yang ada. Semua hanya diam, seperti macan ompong. Lalu bagaimana dengan nasib pasien miskin...? " ungkapnya.
Dia menambahkan, masyarakat mempertanyakan dan menunggu langkah dan tindakan nyata serta kemauan dan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Sampang terkait pembenahan dunia kesehatan yang sudah sangat menyengsarakan masyarakat miskin.
" Jangan hanya sekedar wacana dan slogan " sampang sehat " saja. Masyarakat tidak butuh semua itu. bukti nyata yang sangat di harapkan oleh masyarakat saat ini ". Pungkasnya. Bersambung (On1)
