SAMPANG (jawapes.Com) - Lagi-lagi aroma tak sedap melanda Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sampang Madura ...
SAMPANG (jawapes.Com) - Lagi-lagi aroma tak sedap melanda Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sampang Madura Sri Andono Sudono. Pasalnya, Ia disinyalir ada kongkalikong dalam pekerjaan proyek jembatan yang berada di Kecamatan Jrengik.
Diketahui, masa kontrak pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu sudah berakhir dan sudah terbayar seratus persen dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada bulan Desember 2018 lalu. Padahal, pada bulan Januari 2019 proyek tersebut masih belum selesai seratus persen. (23/2/2019).
Menurut pengakuan salah satu pekerja proyek tersebut yang enggan namanya dirilis membenarkan bahwa masih adanya aktifitas pengerjaan proyek di bulan Januari lalu.
"Iya benar, pada bulan Januari lalu disini (lokasi proyek-red) masih banyak yang kerja," ungkapnya polos.
Sementara, hal yang mengejutkan juga disampaikan oleh Kabid Jalan dan Jembatan, Mohammad Hasan Mustofa. Menurutnya, dalam pekerjaan itu tidak ada permasalahan walaupun lintas tahun dan pihaknya menganggap pekerjaan itu sudah selesai.
"Pekerjaan itu tidak bermasalah dan sudah selesai, kan cuma tinggal sedikit saja yang belum selesai," cetusnya saat dikonfirmasi Jawapes.com.
Hal ini ditanggapi oleh Pakar Hukum Yayasan Grahadi Brawijaya, Sugeng Nugroho, SH mengatakan kalau memang ada bukti untuk melakukan Korupsi dengan menyalahgunakan wewenang jabatan maka, kami siap untuk melaporkannya.
"Tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan dasar bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 Huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS," ujar Sugeng Nugroho, SH.
Hingga berita ini ditayangkan pihak Kepala Dinas PUPR terkesan menghindari insan pers yang mau konfirmasi. Hal itu nampak terlihat saat sang Kadis menghadiri acara senam pagi pada Jumat (22/02/2019) saat dihampiri untuk dimintai keterangan, dirinya dengan cepat naik kedalam mobilnya. (tim/Red)
