Sampang (Jawapes.Com) _ Pasca terpilihnya Miftahur Rozak ketua Devisi Parmas KPU Sampang, menjadi Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Period...
Sampang (Jawapes.Com) _ Pasca terpilihnya Miftahur Rozak ketua Devisi Parmas KPU Sampang, menjadi Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, KPU Sampang menjadi sorotan publik, khususnya pemerhati politik di Kab. Sampang.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kab. Sampang, Moh. Karimullah. (28/2/2019).
Menurutnya, KPU Sampang saat ini timpang dan di khawatirkan akan kembali menuai masalah di Pemilu serentar 17 april mendatang.
Pernyataan ini di ungkapkan Karimullah, dengan dasar pemilukada serentak 26 juni 2018 silam menjadi acuan, dimana yang mengakibatkan Pemungutan suara ulang (PSU).
" Saya Pastikan, Penataaan SDM dan supervisi terhadap Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak akan berjalan maksimal disebabkan internal KPUD sendiri mengalami ketimpangan, yaitu kekosongan satu kursi jabatan" ungkap Karimullah.
Ditambahkan Karimullah, Perhelatan Pesta Pemilukada di Kabupaten Sampang tahun 2018 yang lalu menyisakan beberapa catatan penting baik dari penyelenggara, data pemilih, peserta pemilu, dan pola strategi yang dilakukan. terbukti dengan adanya putusan MK agar diselenggarakan PSU di seluruh TPS Se-Kabupaten Sampang. putusan MK tersebut mencoreng Integritas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sampang.
Dari hal itu KIPP Kab. Sampang berharap adanya evaluasi menyeluruh disemua Penyelenggara Pemilu terutama di internal KPUD Sampang, agar setidaknya segera menambah 1 komisioner yang kosong, agar kualitas Pemilu serentak yang kurang 47 hari lagi sesuai dengan undang-undang dan cita-cita demokrasi.
Berkaitan dengan kekosongan jabatan tersebut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 37 ayat 4 menyatakan penggantian antar waktu (PAW) anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota yang berhenti termaktub dalam poin (c) bahwa “Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU”. Artinya jelas, segera di isi komisioner yang kosong.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sampang, Syamsul Muarif menyatakan bahwa “terkait kewenangan mengisi kekosongan komisioner Sampang itu menjadi kewenangan KPU Pusat,” dalihnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan multi interpretasi di semua elemen masyarakat atas statemen yang disampaikan KPU dengan cukup dengan empat komisiner.
Kembali di jelaskan Syamsul, “dengan formasi baru yaitu empat komisioner, secara sistem tidak mengganggu karena pembagian divisi itu diisi dua orang yakni ketua dan anggota, jadi satu personel yang sudah tidak ada maka otomatis dihandle oleh anggota divisinya”jelasnya.
Menanggapi pernyataan Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif, Ketua KIPP Kabupaten Sampang Moh. Karimullah kembali mengungkapkan kekecewaannya, menurutnya seorang ketua lembaga seharusnya tidak melemparkan wacana yang demikian karena berakibat pada kualitas penyelenggaraan pemilu di kabupaten Sampang.
Seharusnya Ketua KPU harus dengan tegas menyatakan ke publik maupun ke atasannya (KPU Provinsi dan KPU Pusat) agar mensegerakan proses PAW (pergantian antar waktu) sesuai dengan amanat undang-undang.
Hal ini sudah termaktud dalam UU No. 7 Tahun 2017 bahwa kekosongan jabatan harus secepatnya diganti dengan urutan peringkat berikutnya. Pelemparan pernyataan ketua KPU Syamsul Mu’arif jangan sampai beranggapan bahwa empat komisioner KPU cukup, kalau itu betul berarti ketua KPU arogan dalam memberikan pernyataan.
Harapan untuk ketua KPU Sampang adanya proses percepatan PAW agar dapat menstabilkan kinerjanya.
Senada juga disampaikan Sekretaris KIPP Sampang Moh. Sofwan kaitan dengan kekosongan devisi Parmas bahwa secara system akan berpengaruh, karena peran dan fungsi devisi Parmas sangat vital, mengingat di antara perannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan SDM pelaksana Pemilu, menekan kecilnya angka golput dan lain lain.
apabila pemegang nahkoda devisi ini kosong maka dikhawatirkan mengurangi kualitas penyelenggara pemilu dan peran serta masyarakat.(tim/red)
