SAMPANG, (Jawapes.com) – Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang Sri Andono Sudono SH.MM menjadi buah bibi...
SAMPANG, (Jawapes.com) – Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang Sri Andono Sudono SH.MM menjadi buah bibir di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Pasalnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 bahwa pada sejumlah pekerjaan proyek di Dinas tersebut ada kelebihan pembayaran. Namun, hingga pada bulan Februari 2019 masih belum terealisasi seratus persen dan terkesan dibiarkan.
Pengembalian kelebihan bayar itu salah satu rekomendasi BPK sehingga sifatnya wajib untuk ditindaklanjuti. Jika tidak, ada sanksi pidana yang siap menanti. Fakta tersebut, membuat sejumlah Kepala Dinas dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir saat rapat di aula besar Pemkab setempat yang dipimpin langsung oleh Bupati H Slamet Junaidi pada Selasa (12/02/2019) lalu tercengang.
Salah satu ASN yang hadir pada rapat tersebut menceritakan bahwa disela-sela acara, Dono sapaan akrab Kadis PUPR nyeletuk dan menyampaikan hasil Audit BPK di tahun 2017 yang belum terealisasi seratus persen.
"Terkait kejadian itu, kalau masih ada yang belum terealisasi, dengan tegas Bupati mengarahkan ke penegak hukum," ungkapnya secara singkat dan meminta kepada awak media agar identitasnya dirahasiakan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Sampang saat dikonfirmasi melalui Kasubbag Prolap, Slamet Jailani mengakui bahwa pengembalian kelebihan bayar masih belum diselesaikan realisasinya.
"Lantaran sudah masuk LHP, harusnya segera ditindaklanjuti dengan masa waktu 60 hari. Namun, hingga saat ini pengembalian kelebihan bayar itu masih tersisa kurang lebih 40 persen," kata Jailani diruangannya pada Rabu (13/02/2019).
Terpisah, saat awak media mengkonfirmasi Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Juwardi tentang hal tersebut, ia sedang tidak ada ditempat. "Bapak ada acara Dinas didaerah Kecamatan Sokobanah," kata salah satu staffnya.
Saat awak media berusaha untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas PUPR Sri Andono Sudono, ia selalu tidak ada diruangan dengan tidak jelas keberadaannya dan terkesan menghindar. (Tim/red).
